loader

Pocketlegals – Permsalahan hukum setiap individu tentu berbeda-beda, jika tak memiliki pengetahuan mengenai hukum di indonesia, tentu akan merasa bingung ketika menghadapi permasalahan hukum yang di hadapi. Untuk itulah diperlukan konsultasi hukum. Untuk memenuhi kebutuhan informasi hukum di indonesia saat ini telah berkembang menggunakan teknologi terkini. Konsultasi hukum perdata ataupun konsultasi hukum pidana kini telah dapat menggunakan smartphone melalui aplikasi pocketlegals.

Hukum perdata di indonesia telah di atur dan mengikat untuk seluruh warga yang berada di teritory republik indonesia. Setiap negara memiliki peraturan hukum yang berlaku guna menjadikan sebuah pedoman dalam kehidupan berasyarakat. Di Indonesia, diberlakukan dua hukum yang menjadi ketetapan untuk mengatur hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, yaitu hukum pidana dan hukum perdata. Hukum pidana sudah dijelaskan pada artikel sebelumnya.

 

Istilah hukum perdata berasal dari bahasa Belanda Burgerlik Recht. Sumbernya pada Burgerlik Wetboek yang berarti dalam bahasa Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Hukum perdata sendiri merupakan ketetapan yang mengatur hak dan kewajiban perse

konsultasi hukum perdata
images source : unsplash.com

orangan yang satu dengan lainnya dalam hubungan keluarga dan bermasyarakat. Hukum perdata lebih mengutamakan lingkup hak, harta benda, dan semua yang berkaitan dengan perorangan. Oleh karena itu, hukum ini disebut hukum privat. Menurut Prof. R. Soebekti S.H, hukum perdata adalah semua hak yang meliputi hukum privat materiil yang mengatur kepentingan perseorangan.

Bagaimana Hukum Perdata di Indonesia Menurut Para Ahli?

Menurut Ronald G. Salawane, hukum p erdata adalah seperangkat aturan-aturan yang mengatur orang atau badan hukum yang satu dengan orang atau badan hukum yang lain didalam masyarakat yang menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan dan memberikan sanksi yang keras atas pelanggaran yang dilakukan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum perdata adalah hukum atau aturan antar perseorangan yang mengatur hak dan kewajiban perseorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan berkeluarga dan dalam pergaulan masyarakat. Menurut Sri Sudewi Masjchoen Sofwan, hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan warga negara perseorangan yang satu dengan perseorangan yang lainnya. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), hukum perdata juga dibagi menjadi 4 bagian, diantaranya :

  1. Buku I
    Buku I mengatur menganai perseorangan sekalius dengan hukum kekeluargaan. Kedua lingkup atau ranah tersebut diatur dalam satu kesatuan.
  2. Buku II
    Buku II mengatur segala hal yang mengenai kepemilikan benda dan hak waris yang telah datur di dalamnya. Kedua hal tersebut memiliki lingkup atau ranah yang sama yang diatur dalam satu kesatuan.
  3. Buku III
    Buku III mengatr mengenai lingkup atau ranah perikatan. Buku III ini terdapat hubungan timbal balik yang telah diatur sehingga hak yang diterima dapat seimbang.
  4. Buku IV
    Buku IV mengetur mengenai alat-alat yang dijadikan sebagai pembuktian hukum. Setiap perbuatan memiliki alat-alat hukum yang berbeda-beda.