loader

Pocketlegals – Di era modern ini dengan pesatnya kemajuan teknologi, kehadiran konsultasi hukum pidana secara online di Indonesia menjadi salah satu solusi yang menarik bagi masyarakat di Indonesia. Mereka yang tidak memiliki akses ke informasi hukum secara offline dapat melakukan konsultasi hukum online melalui smartphone di platform aplikasi konsultasi hukum pocketlegals. Kini konsultasi hukum pidana ke pakar hukum yang berpengalaman dan mengerti hukum pidana dapat di lakukan dengan semudah itu di era digital saat ini.

Pocketlegals sebagai salah satu start up di bidang hukum yang berada di Indonesia dapat menjadi salah satu media konsultasi hukum pidana online bagi seluruh lapisan masyarakat di seluruh Indonesia yang tidak memiliki akses konsultasi hukum secara offline. Pakar hukum pidana pocketlegals akan menjawab setiap pertanyaan yang di ajukan oleh masyarakat.

konsultasi hukum pidana
images source : unsplash.com

Hukum pidana seringkali membuat orang membayangkan hal yang bersifat jahat, kotor, dan penuh dengan tipu daya yang para pelakunya atau dikenal dengan penjahat umumnya berasal dari kalangan ekonomi lemah, brutal, dan marginal. Pada dasarnya, hukum pidana memang berfokus pada masalah kejahatan yang sering terjadi di kehidupan masyarakat.

Kehadiran hukum pidana di Indonesia dimaksudkan untuk memberikan rasa aman dan tenang terhadap setiap individu maupun kelompok dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya di kehidupan bermasyarakat, tanpa ada perasaaan kekhawatiran akan adanya ancaman perbuatan yang dapat merugikan antar individu. Kerugian yang dimaksud adalah yang mencakup kerugian jiwa dan raga, yaitu kerugian nyawa dan perasaan atau keadaan psikis seseorang. Hukum pidana menjadi penjaga agar masyarakat terhindar dari tindakan kejahatan.

Isilah hukum pidana berasal dari bahasa Belanda, strafrecht. Straf yang berarti “pidana”, dan recht berarti “hukum”. Lalu Bagaimana hukum pidana di Indonesia menurut para ahli ?

Menurut Prof. Moeljatno, S.H, hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

  1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
  2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
  3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Menurut Soedarto, sejalan dengan pengertian hukum pidana, maka tidak terlepas dari KUHP yang memuat dua hal pokok, yaitu :
  4. Memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan orang yang diancam pidana, artinya KUHP memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Jadi, seolah-olah negara menyatakan kepada umum dan juga kepada para penegak hukum perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan siapa yang dapat dipidana.
  5. KUHP menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu. Menurut Profesor Simons, hukum pidana itu dapat dibagi menjadi 2, yaitu :
  6. Hukum pidana dalam arti objektif (strafrecht in objective zin) adalah hukum pidana yang berlaku, atau yang juga disebut sebagai hukum positif atau ius poenale.
  7. Hukum pidana subjektif (strafrecht ini subjective zin) yang telah dirumuskan sebagai: “het geheel van varboden en geboden , aan welker overtrading door de Staat of eenige andere openbare rechtsgemeenschap voor den overtreder een bijzonder leed “straf” verbonden is, van de voorschriften, doorwelke de voorwarden voor dit rechtsgevolg worden aangewezen, en van de bepalingen, krachtens welke de straf wordt opgelegd en toegepast”. Yang artinya: “Keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan, yang atas pelanggarannya oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa suatu hukuman, dan keseluruhan dari peraturan-peraturan di mana syarat-syarat mengenai akibat hukum itu telah diatur serta keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjaTuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri”.

Hukum pidana dalam arti subjektif itu mempunyai dua pengertian, yaitu:

  • a. Hak dari negara dan alat-alat kekuasaanya untuk menghukum, yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif.
  • b. Hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan hukum.

Hukum pidana dalam arti subjektif di dalam pengertian seperti yang disebut terakhir di atas, juga disebut sebagai ius puniendi. Dalam hukum pidana modern, reaksi ini tidak hanya berupa pidana saja, tetapi juga apa yang disebut dengan tindakan, yang bertujuan melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang dapat merugikannya.