104 total views,  1 views today

Zina sebagai Alasan Perceraian Bagaimana Aspek Ketentuan Hukumnya? – Perceraian adalah salah satu hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga. Namun, dalam beberapa kasus, tindakan tertentu, seperti zina, dapat menjadi alas an perceraian menurut hukum Islam. Zina adalah hubungan badan yang diharamkan oleh Allah dalam Al Qur’an dan disepakati oleh para ulama dalam berbagai mazhab atas keharamannya. berikut penjelasannya sebagai berikut:

 

Zina Sebagai Alasan Perceraian

Dalam hukum Islam, jika salah satu pasangan dalam pernikahan melakukan zina, hal ini dapat menjadi alasan sah untuk perceraian. Zina adalah tindakan berhubungan badan yang dilakukan oleh individu yang bukan suami atau istri yang sah menurut hukum Islam. Untuk menjalankan proses perceraian berdasarkan zina, perlu ada bukti yang memadai.

 

Pembuktian Zina dalam Hukum Islam

Pembuktian zina dalam hukum Islam adalah langkah yang serius. Pembuktian dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk pengakuan, saksi, atau sumpah lian. Berikut adalah beberapa metode pembuktian zina menurut hukum Islam:

 

1. Pengakuan

Pembuktian zina bisa didasarkan pada pengakuan dari salah satu pihak yang terlibat. Pengakuan harus diucapkan sebanyak empat kali, satu per satu, dan di tempat yang berbeda.

 

2. Saksi

Hukum Islam juga memungkinkan pembuktian zina melalui keterangan saksi. Dalam hal ini, setidaknya diperlukan empat orang saksi yang memberikan kesaksian atas tindakan zina tersebut. Saksi-saksi harus menjadi orang yang adil dan kesaksian mereka harus diberikan berdasarkan pengamatan langsung atas tindakan zina, khususnya penetrasi seksual.

 

3. Kehamilan

Dalam beberapa kasus, kehamilan seorang wanita dapat menjadi bukti zina. Namun, bukti ini tidak cukup untuk membuktikan zina jika tidak ada pengakuan atau bukti lain yang memperkuat klaim bahwa kehamilan tersebut bukan hasil dari pernikahan yang sah.

 

Sumpah Lian sebagai Pembuktian Zina

Jika terdapat pengakuan zina, tetapi salah satu pihak menyangkalnya di pengadilan, pembuktian zina dapat dilakukan dengan mengikuti proses sumpah lian. Sumpah lian adalah sumpah yang diucapkan oleh suami dan istri, di mana suami mengakui tuduhannya dan istri menyangkal tuduhan tersebut.

Proses sumpah lian memerlukan langkah-langkah berikut:

 

– Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan pengingkaran anak, diikuti sumpah kelima dengan kata “laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan pengingkaran tersebut dusta.”

– Istri menolak tuduhan dan pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali, diikuti sumpah kelima dengan kata “tuduhan dan pengingkaran tersebut tidak benar,” diikuti dengan kata “murka Allah atas dirinya, tuduhan dan pengingkaran tersebut benar.”

 

Proses sumpah lian harus dilakukan di hadapan pengadilan, dan akibat hukumnya termasuk perceraian, hukuman zina bagi istri, dan perubahan status anak yang tidak lagi memiliki nasab ayahnya.

 

Konsekuensi Perceraian

Perceraian memiliki sejumlah konsekuensi dalam hukum Islam:

 

– Hak Asuh Anak

Hak asuh anak harus diperhatikan, dan pengadilan akan memutuskan siapa yang memiliki hak asuh anak. Ayah bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan anak, dan jika dia tidak dapat memenuhi kewajiban ini, ibu dapat diminta untuk membantu.

 

– Harta Bersama

Pembagian harta bersama harus dilakukan sesuai dengan hukum agama, hukum adat, atau hukum lainnya yang berlaku. Dalam hukum Islam, janda atau duda cerai memiliki hak seperdua dari harta bersama, kecuali ada perjanjian perkawinan yang berbeda.

 

– Kewajiban Menafkahi

Mantan suami dapat diberi kewajiban memberikan biaya pemeliharaan dan nafkah kepada mantan istri dan anak.

 

 

Zina dapat menjadi alasan perceraian dalam hukum Islam. Pembuktian zina memerlukan pengakuan, saksi, atau sumpah lian. Konsekuensi perceraian melibatkan hak asuh anak, pembagian harta bersama, dan kewajiban menafkahi. Penting untuk mencari nasihat hukum dan mengikuti proses hukum yang sesuai dalam kasus perceraian untuk memastikan hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak terpenuhi dengan benar.

Referensi:

– Ahmad Azhar Basyir. Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: UII Press, 2000.
– Ibnu Rusyd. Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid 3. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
– M. Nurul Irfan dan Masyrofah. Fiqih Jinayah. Jakarta: Amzah, 2014.

Dalam setiap kasus perceraian, konsultasikan dengan seorang ahli hukum yang berpengalaman dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip hukum Islam untuk memastikan prosesnya berjalan dengan adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.